Admin Desa 12 April 2018 Umum

Terpilih sebagai pilot project SPOI, Ditjend Perkebunan Kunjungi Kabupaten Pelalawan

Kunjungan tim Ditjend Perkebunan Kementerian RI  diterima langsung oleh Wakil Bupati Pelalawan H.Zardewan bertempat di ruang kerja wakil bupati pangkalan kerinci. Selasa (03/04)

Sebelumnya Tiga ratus sembilan belas (319) pekebun kelapa sawit swadaya yang tergabung dalam Asosiasi Amanah di kabupaten Pelalawan, Riau, mencetak sejarah sebagai kelompok pekebun swadaya pertama di Indonesia yang mendapatkan sertifikat Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).  Para pekebun ini berhasil memenuhi seluruh syarat dan kriteria yang diwajibkan oleh ISPO setelah menjalani proses pelatihan dan pendampingan yang difasilitasi oleh Sustainable Palm Oil Initiative (SPOI) yang merupakan kerjasama United Nations for Development Programme (UNDP) dengan Kementerian Pertanian.
 
ISPO merupakan sistem sertifikasi yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia, yang bertujuan untuk menciptakan industri kelapa sawit Indonesia yang lebih berkelanjutan dan mendukung komitmen Presiden RI untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dengan memastikan diterapkannya peraturan perundang-undangan terkait perkebunan kelapa sawit.
 
Ditjend Perkebunan Kementerian Pertanian RI  yang diwakili oleh Ari agung mengatakan di Kabupaten Pelalawan  beberapa kegiatan telah dilaksanakan diantaranya yaitu  pembentukan Forum Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (FOKSBI ). Kabupaten Pelalawan yang merupakan FOKSBI pertama di Indonesia untuk tingkat Kabupaten, program sertifikasi ISPO Asosiasi Amanah yang merupakan sertifikat ISPO pertama di Indonesia ini untuk pekebun dan beberapa kegiatan lain berupa pembinaan dan pemberdayaan pekebun melalui identifikasi potensi calon pekebun peserta pilot project. Ia menambahkan pada pertemuan para pihak dalam FOKSBI Kabupaten Pelalawan pada tanggal 24 Januari 2018 dihadiri oleh berbagai pihak dari pemerintah pusat,pemerintah daerah,perusahaan swasta,akademisi maupun LSM menghasilkan rekomendasi salah satunya adalah diterbitkannya Peraturan Bupati tentang pembinaan dan pemberdayaan pekebun dimana bertujuan mempersiapkan pekebun agar memenuhi persyaratan untuk turut serta dalam program pemerintah seperti peremajaan dan sertifikasi ISPO dan juga meningkatkan kesejahteraan pekebun sebagai hasil dari meningkatnya produktivitas kebun.
 
Dirinya melanjutkan bahwa 80 persen perekonomian Kabupaten Pelalawan ditopang oleh dua ekonomi besar dari sektor perkebunan dan perindustrian, selain itu juga 75 persen perkebunan masyarakat belum memiliki akses pembiayaan keuangan baik itu dari sektor perbankan dan koperasi serta sebanyak 76 persen perkebunan sawit pelalawan tidak memiliki pengolahan yang bersertifikat,melihat kondisi sektor perkebunan kelapa sawit di Pelalawan  SPOI –UNDP akan membantu dalam hal memfasilitasi penyediaan tenaga ahli ( konsultan ),pembiayaan kegiatan tim perumus serta konsultasi publik dan sosialisasi. “ Ungkap Ari.

Sementara itu Wakil Bupati Pelalawan H.Zardewan mengatakan menyambut baik pertemuan ini dimana sebagaimana diketahui bahwa Kabupaten Pelalawan memiliki kawasan teknopark terluas di Indonesia dengan luas 3.748 hektar terbagi dalam 7 zona. Fokus techno park ini adalah hilirisasi kelapa sawit dengan penerapan inovasi, beberapa kajian dan penelitian telah dilakukan tidak hanya keluaran minyak sawit saja sebagai olahan akhir akan tetapi bisa menghasilkan produk turunan untuk kebutuhan rumah tangga seperti sabun,mentega, minyak goreng,dan lain sebagainya.
Mantan Sekda Pelalawan ini menambahkan bahwa untuk petani perkebunan plasma dibina langsung oleh pihak perusahaan perkebunan. Ada 119.000 hektar areal perkebunan sawit yang dikelola oleh swadaya sendiri oleh masyarakat pekebun dengan jumlah KK sebanyak 40.315 KK, dari 119.000 hektar tersebut sebanyak 2700 hektar dikelola oleh koperasi. “Akhir Wabup H.Zardewan.
 
Ditempat terpisah Kabag Hukum melalui Kasubbag Hukum  Perundang undangan Sekretariat Daerah  Leo Agusta saat diwawancarai mengatakan permintaan output dari Ditjend Perkebunan Kementerian Pertanian RI ini adalah sebagaimana yang disampaikan yakni Peraturan Bupati Pelalawan, akan tetapi kita dari Pemkab Pelalawan sudah mengusulkan Perda TJSL ( Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan )  kepada DPRD Pelalawan dan sudah masuk pembahasan pansus yang diketuai oleh Sekretaris Komisi I H.Abdullah dan target kita bulan Mei sudah bisa disahkan. “ujar Leo.
 
Tampak hadir dalam pertemuan tersebut Sekretaris Komisi I DPRD Pelalawan H.Abdullah, Tim dari Ditjend Perkebunan Kementerian Pertanian RI, Kadis  Perkebunan dan Peternakan  Pelalawan H.Mazrun, Kabag Hukum Setda  Kamiluddin, Kasubbag Kasubbag Hukum  Perundang undangan Leo Agusta (rls/ryan)
Sumber : Diskominfo Kab.Pelalawan